Minggu, 30 Januari 2011

MAKALAH “ POTENSI, HAMBATAN DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN HASIL LAUT DI SULAWESI TENGGARA ” DI SUSUN OLEH : NAMA : ARDANA KURNIAJI STAMBUK : I1A2 10 097 PRODI : BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2011

1. Latar Belakang

Potensi Sumberdaya Alam (SDA) Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara sangat besar, karena memiliki perairan laut seluas 114.879 km2 (77,55 %) dari total luas wilayahnya) dengan panjang garis pantai 1.740 km, dengan 2 pulau besar (Buton dan Muna), 2 gugusan kepulauan (Wakatobi dan Tiworo) dan 534 pulau kecil disertai teluk dan selatnya yang sangat luas, memposisikan provinsi ini terkelilingi laut dengan kandungan keanekaragaman biota laut bernilai ekonomis tinggi, sehingga pada sektor kelautan dan perikanan inilah tertumpu harapan dalam upaya memacu peningkatan perekonomian daerah Sulawesi Tenggara.
Dari sisi sumberdaya manusia perikanan, secara kuantitatif tersedia cukup besar (122.850 RTP) sebagai pelaku yang masih menggunakan proses manual dan tradisional. Dari segi budaya, masyarakat pesisir tradisional tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan yang secara turun temurun, tentunya tidak asing lagi melakukan kegiatan pengasuhan (husbandry) hewan atau usaha budidaya perikanan. Perilaku seperti ini sudah melekat di sebagian besar penduduk di berbagai kawasan, sehingga apabila diarahkan untuk menekuni usaha budidaya perikanan komoditas tertentu, maka tidak membutuhkan penyesuaian yang terlalu lama untuk mampu memberikan kontribusi sangat besar dalam menunjang perekonomian daerah dan nasional.
Upaya memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan budidaya memang dapat menguntungkan bila dikelola secara baik dan rasional, namun bila diterbengkalaikan dapat memunculkan bentuk pemanfaatan SDA dengan cara irasional seperti pemboman ikan dan penambangan batu karang serta pembiusan dan lain-lain, sehingga dapat saja mengancam kelangsungan productivitas sumberdaya dan potensi yang tersedia oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka pengembangan budidaya perikanan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.
Sementara itu terbentuknya beberapa kawasan perdagangan bebas (free trade area) seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economi Cooperation (APEC), North America Free Trade Area (NAFTA), pasar tunggal Eropa serta General Agreement Trade and Tariff (GATT), tentu melibatkan kita pada perdagangan global yang sangat kompetitif. Dalam perdagangan yang demikian terbuka, persaingan lebih dipacu lagi dengan bergaungnya berbagai isu global seperti isu keamanan pangan (food safety), isu lingkungan dan sebagainya
Langkah Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih dalam pengembangan budidaya perikanan ini dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk seperti upaya pengembangan pemanfaatan potensi dan pemberdayaan masyarakat pembudidaya melalui regulasi dan pemenuhan sarana prasarana pokok dan penunjang kelancaran aktivitas baik saat pra produksi, produksi, pasca panen maupun distribusi dan pemasarannya, dengan harapan masyarakat perikanan mampu meningkatkan produktivitas usahanya secara berkelanjutan dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Dorongan terhadap pemanfaatan potensi SDA Perikanan dan Kelautan tersebut merupakan upaya nyata yang secara terus menerus dan konsisten dilakukan pemerintah daerah dalam memfasilitasi tumbuh kembangnya berbagai aspek kegiatan berproduksi dan produktivitas usaha pembudidaya/nelayan untuk menuju peningkatan kemandirian, pendapatan dan kesejahteraan anggota keluarganya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,

Tabel 1: Luas Potensi dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Laut
Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (Okt 2008)
No Lokasi Luas Luas
(Kab / Kota) Potensi Pemanfaatan
(Ha) (Ha)
1 Kolaka 27,500 5,750
2 Kolaka Utara 10,000 264
3 Konawe 22,000 3,515
4 Konawe Utara 9,000 203
5 Konawe Selatan 13,000 1,307
5 Bombana 19,000 333
7 Kendari 370 127
8 Muna 40,000 6,622
8 Buton 44,500 12,205
10 Buton Utara 22,000 3,705
11 Bau - Bau 600 329
12 Wakatobi 23,200 3,114
Jumlah 230,170 36.359
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra, 2008
Tabel 2 : Tingkat Pemanfaatan Kawasan Budidaya Laut
menurut Komoditas yang dimanfaatkan (Okt.2008)

Kab./Kota
Kerapu
R. Laut
Teri
pang Mutiara Rajungan
Lainnya

Kolaka 4 5,489 108 150 - -
Kolaka Utara - 60 - 4 - -
Konawe 4 3,493 - 16 - 12
Konawe Utara 4 193 - 102 - -
Konawe Selatan 7 1,268 17 515 2 -
Bombana 1 332 - - - -
Kendari 19 108 - - - -
Muna 101 5,500 10 1.110 6 -
Buton 182 6,918 6 5,089 - -
Buton Utara 182 2,918 26 59 - -
Bau - Bau 2 410 - 114 - 3
Wakatobi 4 2,610 - - - -
508 29,200 177 7,159 8 14
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra, 2008

2. Maksud dan Tujuan Identifikasi

Dalam perspektif pembangunan perikanan budidaya tersebut diatas, maka upaya yang sangat prioritas yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara jelas kondisi dan permasalahan internal dan eksternal aktivitas pokok usaha budidaya yang terjadi di lingkungan kelompok masyarakat dalam aktivitasnya memanfaatkan potensi yang tersedia di sekitarnya.
Dalam rangka upaya itulah, maka perlu melakukan pendataan berbagai aktivitas pokok kelompok dan anggota pembudidaya maupun jaringan pemasarannya guna mengupayakan akselerasi peningkatan nilai tambahnya melalui pengembangan kualitas produksi, pemasaran dan pengolahan hasil sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Dengan demikian data tentang usaha pembudidayaan ikan laut yang meliputi kondisi dan permasalahan umum lingkungan lokasi usaha produksi, kondisi yang diharapkan dalam pengembangan usaha / aktivitas kelompok pembudidaya dan anggotanya terhadap berbagai komoditas yang pokok (dominant) serta rantai pemasaran produknya dan jaringan komunikasinya perlu dilakukan pada beberapa kawasan sentra produksi di Sulawesi Tenggara seperti Kabupaten Muna, Kabupaten Buton dan Kota Kendari dan sekitarnya.
Data tersebut akan diolah lagi dari berbagai aspek untuk kepentingan upaya pengembagan rantai pemasaran produk budidaya perikanan laut selanjutnya, terutama menyangkut harapan-harapan yang diperlukan seperti stabilitas harga dan nilai tambah
produk, ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan, investasi, modal kerja serta peningkatan pendapatan dalam usaha budidaya komoditas penting (dominan) yang dikembangkan masyarakat pesisir pada kawasan produksi budidaya laut tersebut.





































2.1. Operasioanlisasi Survey

Sebelum melakukan kegiatan identifikasi/survey objek lokasi dan wawancara dengan kelompok pembudidaya serta pihak-pihak di tingkat lokasi/lapangan, terlebih dahulu dibuatkan daftar kuesioner untuk masing-masing komoditas dan lokasi sasaran. Penentuan substansi kuesioner kelompok dan komoditas yang akan dinilai didasarkan atas perjanjian kesepakatan bersama sebagaimana daftar dalam tabel berikut :
Tabel 3 : Daftar Kabupaten/Kota, Jenis Komoditas dan Jumlah Sample
yang Akan di Identifikasi

Komoditas Kendari Muna Buton Jumlah
Lobster 2 2 - 4
Rumput laut 5 10 10 25
Ikan Kerapu 2 4 4 10
Mutiara - - 5 5
Teripang - 2 1 3
Jumlah 9 16 20
Total Sample 47

Sedangkan daftar pertanyaan /kuisioner yang perlu diisi oleh setiap kelompok:
1. Nama kelompok
2. Ketua Kelompok (kotak person)
3. Lokasi, Kabupaten, Kecamatan, Desa
4. Jenis Komoditi budidaya laut
5. Jenis kelompok
6. Keanggotaan (jumlah, laki-laki, perempuan)
7. Tingkat pendapatan
8. Registrasi Status kelompok
9. produksi budidaya laut
10. Jenis dan sejarah aktivitas kelompok
11. pemasaran Budidaya laut/aktivitas pengolahan hasil
12. perguliran dana dan bantuan diterima kelompok, jenis bantuan dll.
13. rencana pengembangan kelompok ke depan
14. jenis bantuan apa yang dibutuhkan
15. pelatihan, dana, informasi dll
16. Dimana mereka mendapatkan informasi tentang : Pasar, Pengolahan hasil, Usaha dan keuangan, Teknologi pembudidayaan
17. dan lain lain yang dianggap perlu/mendukung program.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan kelompok pembudidaya, petugas yang mendampingi serta masyarakat selaku responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Data sekunder diambil dari Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Pusat Statistik Kabupaten dan Bappeda kabupaten serta sumber lain yang dianggap perlu.
2.3. Sample dan Petugas Survey
Penetuan jumlah simple berdasarkan tabel tersebut diatas yang dapat dikumpulkan dari beberapa desa dan kecamatan sesuai dengan kabupaten survey yang ditunjuk. Sedangkan petugas survey telah ditunjuk beberapa personal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yakni : Trikusna, selaku Ketua Tim Identifikasi, Abd.Kadir, selaku anggota, Muh. Atid, anggota, Jusmiaty, anggota. Sedangkan Personal tingkat Kabupaten/Kota masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi survey dan wawancara setiap desa, kecamatan dalam kabupaten/kota survey yang bersangkutan.
2.4. Kegiatan yang dilaksanakan
• Mengidentifikasi kelompok pembudidaya/nelayan yang ada termasuk ketua (kontak person) dan jaringan asosiasinya secara rinci yang terdapat di Kendari, Muna dan Buton.
• Mengidentifikasi kelompok pembudidaya/nelayan pemula
• Pengembangan sistim komunikasi untuk perbaikan informasi pasar
• Menginventarisir bagaimana cara efektif melakukan komunikasi informasi teknis maupun informasi pasar melalui :
o HP-SMS
o Radio
o TV
o Lainnya

Provinsi Sulawesi Tenggara secara administrasi memiliki sekitar 153.019 Km2, yang terdiri dari wilayah daratan 38.140 Km2 dan wilayah perairan laut 114.879,00 Km2, terdiri dari 12 kabupaten/kota yang didiami oleh 2.080.545 Jiwa (Okt. 2008) diperkirakan mempunyai potensi perikanan tangkap sebesar 1.520,34 MT dan perikanan budidaya laut sebesar 230.170 Ha, Budidaya Tambak 44.699 Ha dan Budidaya Air tawar sebesar 28.20 Ha, hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih rendah.
Produksi penangkapan ikan di perairan laut sampai akhir tahun 2007 mencapai 200.672,5 Ton atau senilai Rp. 3.310.815.115,-. Pada saat ini penangkapan ikan di laut masih terkonsentrasi di daerah-daerah perairan pantai yang padat penduduk, karena 60,86 % armada penangkapan yang ada di daerah ini adalah perahu tanpa motor dengan peralatan yang sangat sederhana, namun demikian di beberapa tempat telah terjadi penangkapan yang cenderung melebihi batas dan merusak lingkungan, sementara perairan lepas pantai masih belum dikelola secara optimal oleh nelayan. Masalah lain yang dihadapi oleh nelayan adalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan, tingginya biaya operasional melaut dan rendahnya nilai jual ikan di tingkat produsen, karena lemahnya posisi tawar nelayan.
Potensi lahan pasang surut yang bisa dikonversi menjadi budidaya diperkirakan seluas 44.669 Ha, sedangkan yang dimanfaatkan baru sekitar 16.604,3 Ha (37,17 %) dengan produksi sebesar 11.317,5 ton atau senilai Rp. 281.638.400.000,- pada tahun 2007. Masalah utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas budidaya ini antara lain terjadinya serangan hama dan penyakit udang, terbatasnya lokasi yang berpengairan teknis, tingginya biaya operasional dan rendahnya pengetahuan serta keterampilan pembudidaya ikan/udang.
Budidaya laut saat ini sudah mulai berkembang, terutama untuk jenis-jenis komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti rumput laut, mutiara, ikan kerapu, lobster dan kekerangan. Potensi budidaya laut hampir merata di seluruh pesisir pantai Sulawesi Tenggara khususnya budidaya rumput laut, karena perairan pantai di Sulawesi Tenggara pada umumnya subur dan mempunyai pergantian air yang cukup.
Namun demikian perkembangan budidaya laut di daerah ini dapat diketegorikan lambat, hal ini antara lain disebabkan tingginya biaya investasi, tingginya biaya operasional, rendahnya motivasi usaha dan rendahnya pengetahuan serta lemahnya akses pemasaran. Potensi pengembangan budidaya laut di Sulawesi Tenggara seluas 230.170 Ha, sedangkan yang dimanfaatkan baru sekitar 53.483,8 Ha (22,62 %) dengan produksi sebesar 179.958,4 ton atau senilai Rp. 262.635.560.000,-.Nilai produksi ini termasuk perdagangan antar pulau sebesar Rp48.217.364.660 dan perdagangan ekspor sebesar Rp46.693.573.000. Jumlah RTP Pembudidaya Se-Sulawesi Tenggara tercatat 108.257 RTP, di Kabupaten Buton sebanyak 26.678 RTP, Kabupaten Muna 10.138 RTP dan Kota Kendari sebanyak 2.771 RTP.
Sumberdaya alam terutama sumberdaya laut merupakan potensi yang dapat segera dimanfaatkan. Namun demikian potensi ini belum dapat disajikan secara rinci karena kurangnya data dan informasi, yang antara lain meliputi tambang laut, industri maritim, transportasi laut, wisata bahari, bangunan kelautan, jasa kelautan dan barang-barang purbakala. Informasi sumberdaya kelautan tersebut merupakan infrastruktur penting dalam berbagai tahapan pembangunan yang sekaligus dapat menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkesinambungan.
Kawasan pesisir pada umumnya dihuni oleh nelayan dan pembudidaya ikan, yang sebagian besar dari mereka masih dikategorikan miskin. Masyarakat ini cenderung sulit untuk keluar dari lingkungan kemiskinannya, hal ini disebabkan terdesaknya nelayan dan pembudidaya ikan miskin oleh pemodal dan pencurian ikan yang menggunakan kapal dan peralatan lebih baik merambah ke kawasan pesisir. Nelayan miskin biasanya tidak memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penangkapan ikan, sehingga cenderung berbuat merusak habitat, akibatnya merusak dan mengurangi populasi ikan, termasuk kepemilikan sarana/prasarana, teknologi dan motivasi yang kurang mendukung untuk memperoleh hasil yang memadai. Populasi ikan di beberapa kawasan ini cenderung menurun dari tahun ke tahun karena kurangnya hutan bakau dan rusaknya terumbu karang. Degradasi lingkungan disuatu wilayah pesisir dapat mengakibatkan menurunnya populasi ikan dan populasi biota laut lainnya yang menyebabkan sulitnya nelayan dalam memperoleh hasil.
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara secara administrasi terdiri atas 12 kabupaten/kota didiami oleh penduduk sebanyak 2.080.543 jiwa (Nov. 2008).
Secara khusus untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan umum usaha budidaya laut pada beberapa lokasi yang dijadikan objek lokasi sample pelaksanaan identifikasi kelompok pembudidayaan ikan laut seperti Kabupaten Muna, Kabupaten Buton dan Kota Kendari dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut :

A. Kabupaten Muna
Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di bagian selatan katulistiwa pada garis lintang 4o061 sampai 5o151 Lintang Selatan dan dari Barat ke Timur 122o81 Bujur Timur sampai dengan 123o151 Bujur Timur, merupakan wilayah kepulauan dengan wilayah utama Pulau Muna bagian utara.
dan Pulau Buton bagian barat serta satu gugusan kepulauan (Tiworo Kepulauan) dan puluhan pulau-pulau kecil lainnya yang keselurahannya berjumlah 235 buah.
Potensi Budidaya laut sekitar 79.250 Ha, Tambak 20.000 Ha, kolam 500 ha. Terumbu Karang hidup tinggal 3.178,35 ha (th 2000) padahal di Tahun 1996 masih 5.146,38 ha. Mangrove 56.400 ha (42.300 ha baik dan 14.100 ha rusak berat (2002) di Muna barat ; 10. 113 ha, sekitar 1.311 ha rusak berat (1997). Pulau 237 buah (2 pulau besar dan 235 kecil). RTP pembudidaya laut tercatat 10.135 RTP dengan luas areal budidaya laut sebesar 4.447 Ha
Dari 235 pulau kecil tersebut 20 buah berpenghuni tetap; 10 buah berpenghuni tidak tetap dan sisanya 205 buah tidak berpenghuni. Kabupaten Muna memiliki perairan laut seluas 3.937,5 km2 dengan panjang garis pantai 519 km.
Sementara luas daratan 4.887 km2 yang terdiri dari bagian utara Pulau Muna, bagian utara pulau Buton, P. Tobea Kecil, P. Tobea besar, P. Matalaha, P. Bakealu, Kepulauan Tiworo (P. Maginti, P. Balu, P.Katela, P. Mandike, P.bero, P. Bangko, P. Manoang, P.Gala, P. Kajuangin dan P. Labuan).
Wilayah Kabupaten Muna berbatasan sebelah Utara dengan selat Tiworo dan Kabupaten Konawe, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Spellman.
Menurut data dan informasi yang berhasil dihimpun menunjukan bahwa tidak kurang dari 150 kelompok melakukan usaha pembudidaya laut dan hanya sekitar 50 kelompok yang terdaftar pada Dinas kelautan Dan perikanan kabupaten Muna. Dari 50 kelompok tersebut dipilih 18 kelompok dengan rincian masing-masing 12 kelompok pembudidaya rumput laut, 3 kelompok budidaya kerapu, 2 kelompok budidaya lobster dan 1 kelompok budidaya teripang sebagaimana kuesioner yang telah diisi.

B. Kabupaten Buton
Wilayah Kabupaten Buton merupakan wilayah kepulauan dengan wilayah daratan utama meliputi Pulau Muna bagian Selatan dan Pulau Buton Selatan serta beberapa gugusan kepulauan kecil. Posisi letak astronomi Kabupaten Buton berada antara 05o 00” – 6o00” Lintang Selatan dan 123o08” – 123o15” Bujur Timur dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kabupaten Buton Utara dan Muna, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores dan sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.
Pemerintah Kabupaten Buton saat ini terus melakukan identifikasi potensi pengembangan lahan budidaya laut sebagai dasar untuk menetapkan penataan batas-batas wilayah perairan berdasarkan persyaratan teknis yang cocok (berpotensi) untuk melakukan aktivitas usaha pembudidayaan ikan, serta memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Selanjutnya, tata ruang tersebut dikukuhkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Potensi Budidaya laut Kabupaten Buton diperkirakan mencapai 40.000 Ha lebih, sudah terolah sekitar 9.000 ha, dengan jumlah RTP mencapai 27.678 dengan produksi mencapai 298,385 ton. Beberapa inventarisasi penting dalam pengembagan pembudidayaan laut adalah sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan seperti :

• Jalan penghubung/transportasi
• Listrik/air bersih
• Telepon/HP/akses komunikasi dan informasi
• Panti pembenihan ikan laut
• Prasarana penanganan dan pengolahan hasil
• Sarana prasarana pemasaran hasil.
Pengembangan dan pengendalian pemanfaatan lahan budidaya laut yang dilakukan diharuskan memiliki izin yang diberikan oleh bupati dengan prioritas diberikan kepada anggota yang tergabung dalam koperasi pembudidaya ikan. Sementara koperasi pembudidaya ikan harus mampu memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan
Masyarakat pesisir Kabupaten Buton dan Muna memiliki kultur sangat panjang dalam usaha budidaya laut. Usaha ini telah menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir lebih dari 20 tahun dan di beberapa kawasan budidaya laut yang ada di daerah ini, budidaya rumput laut tetap dijalankan walaupun harganya pada awal tahun 90-an tidak ekonomis.
Usaha budidaya rumput laut masyarakat pesisir menjadi primadona sejak tahun 2004 hingga sekarang. Pada akhir tahun 2007 usaha ini telah berkembang dengan pesat di berbagai kecamatan dan desa. Usaha budidaya rumput laut di beberapa daerah tersebut identik dengan perempuan. Mulai dari persiapan sampai dengan pasca panen usaha ini dapat dilakukan oleh kaum hawa. Bahkan kaum hawa cenderung lebih berhasil dalam usaha ini, karena rumput laut memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam perawatannya.
Metode budidaya rumput laut yang dilakukan saat ini adalah sistem tali rentang dengan panjang tali pada masing-masing kawasan bervariasi mulai dari 40 meter sampai dengan 140 meter. Secara umum panjang tali yang digunakan pada berbagai kawasan adalah 40 – 70 meter, namun sekitar 30 % pembudidaya rumput laut menggunakan panjang tali 140 meter. Jarak titik penanaman rumput laut juga bervariasi yakni antara 8 cm – 20 cm. Penggunaan bibit baik jenis maupun beratnya juga masih bervariasi.
Secara umum kebiasaan yang dilakukan pembudidaya rumput laut masih menggunakan bibit dengan berat kurang dari 100 gram atau bahkan di bawah 50 gram dengan menggunakan bibit rumput laut kangkung, ada juga yang menggunakan bibit di atas 100 gram dengan memakai bibit sakol (jenis Maumere); sedangkan di wilayah lain juga menggunakan bibit jenis maumere dengan ukuran bibit dibawah 100 gram.
Jenis rumput laut yang dibudidaya masyarakat pesisir adalah E. cottoni selama 35 – 65 hari. Secara umum di beberapa kawasan Selat sempit yang digunakan, masa pemeliharaan rumput laut masih kurang dari 45 hari (waktu panen terbaik 45 hari), sedangkan di lokasi lain sudah lebih dari 45 hari. Secara umum pembudidaya rumput laut memanen rumput lautnya dengan cara purusi (perusuk).

C. Kendari
Kabupaten Kendari telah dimekarkan menjadi Kabupaten Konawe dan Kota Kendari, kedua daerah pemekaran ini merupakan wilayah yang sangat potensial juga untuk sektor kelautan dan perikanan, karena didominasi oleh wilayah pesisir dengan luas wilayah daratan sebesar 11.669,91 Km2 dan wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe Selatan) sekitar 11.960 Km2 (10,87% dari luas perairan Sulawesi Tenggara), garis pantai sepanjang 295 Km dan memiliki 9 pulau-pulau kecil.
Secara geografis terletak dibagian selatan Katulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara 30o 00’ dan 40o 25’ Lintang Selatan, membujur dari barat ke timur antara 121o 73’ dan 123o 15’ Bujur Timur.
Dari hasil penelitian Bank Dunia dan BPS, sedikitnya sekitar 143.452 Jiwa atau sekitar 53 persen dari 270.665 penduduk Kabupaten Konawe masih hidup dibawah garis kemiskinan. Guna memudahkan pelayanan pada masyarakat serta berbagai pertimbangan lainnya, dari 22 wilayah kecamatan tahun 2004 dimekarkan menjadi 30 wilayah, dengan 405 desa/ kelurahan atau tepatnya 322 desa definif, 38 desa persiapan dan 45 kelurahan tahun 2005. Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau-pulau kecil yaitu Pulau Wawonii, Pulau Karama, Pulau Bokori, Pulau Sponda Laut, Pulau Campada, Pulau Labengki, Pulau Bawulu, Pulau Saponda Darat dan Pulau Hari.
Pengembangan budidaya laut merupakan tumpuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sampai dengan saat ini budidaya laut yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir adalah ikan kerapu, berbagai jenis teripang, dan rumput laut, serta lobster dan mutiara/mabe. Jumlah RTP Pembudidaya Kota Kendari tercatat 2.871 dengan luas areal sebesar 341 Ha.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir budidaya rumput laut merupakan kegiatan yang paling ramai dilakukan oleh masyarakat pesisir, karena permintaan pasar terhadap produk budidaya laut ini sangat meningkat. Diperkirakan peningkatan usaha budidaya laut komoditas ini mencapai 300 % lebih pada tahun 2008 ini
Secara umum usaha perikanan budidaya laut di Kendari dan sekitarnya masih menghadapi banyak permasalahan antara lain, belum adanya pengelolaan tata ruang lokasi budidaya yang jelas, mutu benih cenderung menurun, semakin meningkatnya kerusakan lingkungan maupun ekosistim kawasan akibat terkonsentrasinya aktivitas produksi pada satu atau beberapa kawasan tertentu, keterbatasan modal usaha dan kemampuan berusaha, penguasaan teknologi, keterbatasan sarana maupun prasarana perikanan, serta kekurang tahuan akan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga belum mampu mengakomodir dan mengatur segala aspek kegiatan perikanan yang digelutinya secara memuaskan.



Pemberdayaan masyarakat perikanan skala kecil ini di kabupaten Kendari (Kota Kendari dan Kabupaten Konawe) dalam kenyataannya mampu mengobati kelesuan usaha pada berbagai sector lainnya yang selama ini tidak memberikan hasil yang menggembirakan.
Selain itu usaha perikanan budidaya laut dengan berbagai komoditas ekspor ini ternyata mampu memberikan multiplayer efek (nilai pengganda) bagi dinamika perekonomian sektor lain sehingga sangat diharapkan pihak perbankan atau lembaga pemodal lainnya dapat lebih berperan aktif sebagai sumber penguatan modal bagi usaha kelompok pembudidaya pada berbagai kawasan perikanan.
Keberadaan lembaga pelayanan pengembangan seperti UPP (unit Pelayanan Pengembagan), POKDAKAN (kelompok pembudidaya ikan), serta penempatan petugas pendamping teknologi (TPT) yang telah dibentuk dan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu berperan sebagai wadah dan fasilitator dalam memecahkan masalah-masalah dibidang usaha budidaya perikanan terutama masalah informasi/kordinasi usaha produktif kelompok, selain itu UPP dan Pokdakan sebagai lembaga ekonomi kelompk pembudidaya diharapkan mampu membagun kemitraan usaha dengan pihak lain termasuk pemerintah dan swasta baik dari luar maupun dalam daerah kawasan pengembangan usaha

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berharap adanya dukungan dari berbagai elemen kelembagaan untuk pengembangan Budidaya Laut agar dapat meningkatkan pendapatan bagi para pembudidaya. Berikut dijelaskan secara singkat beberapa mengenai kondisi yang diharapkan tercipta melalui perbaikan pemasaran hasil budidaya laut yaitu :

4.1. Pengembangan Usaha
Pengembangan usaha budidaya Laut dapat memberikan konstribusi besar dalam mengurangi pengangguran (pro-job), mengentaskan kemiskinan (propoor), dan pertumbuhan ekonomi (pro-growth), oleh karena itu sudah sepantasnya pengembagan komoditas budidaya laut terutama sistim pemsaran merupakan kunci keberhasilan usaha ini.
Dalam konteks pelestarian lingkungan, budidaya laut merupakan salah satu Mata Pencaharian Alternatif (MPA) yang ramah lingkungan dan bahkan dapat mencegah para penangkap ikan yang melakukan penangkapan dengan cara destruktif, sehingga berfungsi sebagai pengaman swakarsa bagi keelestarian ekosistim laut. Olehnya itu pengembangan Budidaya Laut khususnya bagi masyarakat pesisir dapat memberikan banyak nilai positif dan memberikan efek nilai pengganda yang tinggi bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
4.2. Rantai Pemasaran Produk Budidaya Laut

Produksi Budidaya Laut pada umumnya merupakan komoditas yang mempunyai peluang pasar ekspor. Namun demikian komoditas ini belum mampu memberikan pendapatan yang baik bagi para pembudidaya karena rantai pemasarannya relatif panjang. Berikut skema rantai pemasaran produk budidaya laut yang terjadi pada beberapa sentra produksi

Factor keberhasilan utama bila terbangun industri adalah produk dapat memiliki keistimewaan baru, nilai penggunaan yang lebih tinggi. Adanya produk yang memiliki nilai pasar sasaran lebih baik dan nilai tambahnya lebih besar serta sinergitas teknologi dan sistim pemasaran lebih menarik. Semua ini dapat berjalan lancar bila terbangun INDUSTRI sebagai sentral aktivitas bisnis produk, sehingga semua mekanisme dalam skema diatas dapat bersinergi saling membutuhkan.
4.3. Prasarana dan Sarana Budidaya Laut
Pemerintah daerah dan masyarakat pembudidaya sangat berharap adanya perhatian yang berpengaruh langsung terhadap perbaikan rantai pemasaran ini, sehingga diperlukan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produk budidaya baik segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas produksi agar yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidaya. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain meliputi: kawasan industri, pergudangan, sarana komunikasi dan informasi, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi/perhubungan, sarana pengembangan teknologi, sarana produksi, fasilitas pemasaran, dll
4.4. Investasi & Modal Kerja
Sumber Permodalan untuk investasi dan modal kerja usaha budidaya laut yang dilakukan masyarakat adalah sebagian besar swadana murni, hanya beberapa kelompok yang modal usahanya berasal dari koperasi, perbankan atau pemerintah. Pada masa yang akan datang diharapkan modal usaha para pembudidaya dapat diperoleh dari koperasi/kelompok usaha bersama atau pembagian dengan dukungan dari pemerintah. Namun demikian untuk memacu tumbuhnya usaha budidaya laut di daerah ini masih diperlukan pemodal dari luar daerah.
4.5. Tingkat Pendapatan
Dari hasil analisa tingkat pendapatan usaha kelompok pembudidaya laut terhadap beberapa comoditas dominan tersebut, ternyata menunjukan bahwa budidaya laut merupakan kegiatan usaha yang layak untuk dikembangkan, Adapun hasil analisa tingkat pendapatan komoditi tersbut hádala sebagai berikut :
a. Usaha Budidaya Rumput laut pada skala 2 ha, menunjukan B/C Ratio 11, 64 dan dapat memberikan tingkat pendapatan sebesar Rp. 15.156.250/ bulan/RTP
b. Usaha Budidaya Lobster pada skala 2 unit, menunjukan B/C Ratio 2,13 dan dapat memberikan tingkat pendapatan sebesar Rp.17.147.917 / bulan/RTP
c. Usaha Budidaya Teripang pada skala 1 ha, menunjukan B/C Ratio 4,25 dan dapat memberikan tingkat pendapatan sebesar Rp. 22.770.833/ bulan/RTP
d. Usaha Budidaya Kerapu pada skala 2 unit, menunjukan B/C Ratio 2,87 dan dapat memberikan tingkat pendapatan sebesar Rp24.343.750/ bulan/RTP.
Sebagian besar kelompok dan anggotanya dalam melakukan usaha budidaya masih berskala sangat kecil yaitu masih dibawah dari skala yang diestiamsi (yang ideal) tersebut diatas, hal ini disebabkan kemampuan dalam menambah skala yang sangat terbatas. Sehingga para kelompok pembudidaya sangat mengharapkan adanya perbaikan sarana prasarana produksi, pemeliharaan, penanganan hasil, pemasaran, komunikasi maupun managemen usaha yang memadai.

Dengan upaya pembinaan usaha yang senantiasa terus menerus dilakukan oleh instansi terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan desa, serta didukung oleh program dari berbagai pihak, maka upaya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang diarahkan pemerintah diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan Sulawesi Tenggara sekaligus mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pembangunan Budidaya laut di Sulawesi Tenggra yaitu :
1. Kebijakan pemerintah yang tetap konsisten dan fokus baik pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi maupun pemerintah pusat.
2. Adanya stabilitas, pola dan jaringan pemasaran produk yang mantap disertai penerapan sistim manajemen mutu yang profesional dan terkendali
3. Dukungan lembaga Keuangan /perbankan yang memadai.
4. Ketersediaan Infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung.
5. Pelibatan Litbang dan stakeholder yang cukup.
6. Keterkaitan antar sub system dari hulu ke hilir sampai konsumen terjamin.
7. Produksi bahan baku perlu terjamin kontinuitasnya dan stabil harga serta mutu yang terbaik.
Semoga upaya pengembangan budidaya perikanan laut yang dilakukan untuk mendorong tumbuh kembangnya kemampuan usaha kelompok masyarakat pesisir pembudidaya/nelayan dapat lebih menguasai iptek dan memahami kaidah-kaidah berusaha sebagaimana yang dipersyaratkan konsumen, sehingga sumberdaya alam kelautan dan perikanan yang melimpah itu dapat bermanfaat bagi kelompok pembudidaya dan masyarakat luas untuk kemakmuran bersama.
Melalui kegiatan pelatihan, temu lapang, alih teknologi, perbaikan informasi serta perbaikan rantai pemasaran dan tata niaga yang lebih terbuka dan berkembang tentu akan dapat membangkitkan aliansi pengembangan kelembagaan ekonomi kelompok serta dapat menjalin kemitraan usaha yang lebih kompetitif terhadap berbagai komoditi penting tersebut. Pada giliranya diharapkan kelompok pembudidaya akan mampu memiliki produk yang mampu berdaya saing tinggi terhadap pasar serta memiliki sistim usaha produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.



(Oleh : Ardana Kurniaji)

0 komentar:

Poskan Komentar

DISKUSI TERBUKA

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More